Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino berharap, pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum untuk mengarahkan pembangunan Jakarta ke depan.

"APBD mengakomodasi kebutuhan warga,"

Ia menekankan bahwa APBD DKI harus mampu mengakomodasi kebutuhan nyata warga.

“Ini bukan sekadar bicara tentang angka dan pos belanja, tapi tentang menyambut arah pembangunan Jakarta ke depan, terutama dalam menjawab dinamika kebutuhan warga yang berubah sangat cepat,” ujar Wibi, dalam rapat Banggar, Jumat (4/7).

Menurutnya, perubahan KUA-PPAS tidak boleh semata-mata menjadi proses teknis pembahasan anggaran. Sebaliknya, harus menjadi bahan koreksi terhadap kebijakan prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“Saya ingin memastikan fokus kita pada skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program yang tidak relevan, penyerapannya rendah, atau berdampak kecil, harus ditangguhkan,” tegasnya.

Wibi menambahkan, anggaran untuk sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, serta pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian utama.

“Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin ada pemborosan, atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga mendorong agar setiap komisi di DPRD DKI dapat membahas anggaran secara lebih optimal, demi memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga Jakarta.

“Yang terakhir, saya mengajak TAPD untuk terbuka dan objektif dalam menyusun skema perubahan ini. Kita kawal bersama agar perubahan ini tidak sekadar prosedural, tapi benar-benar bermakna untuk rakyat Jakarta,” tandas Wibi.